Babak Baru Kontroversi Kebiri: Kita Di Pihak Siapa?

0

Mediamedis.com – Bagi banyak orang, langkah Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah hal cukup melegakan.

Peraturan yang lebih dikenal dengan Perppu Kebiri itu seolah menjawab kegelisahan masyarakat luas, terutama kalangan perempuan dan orang tua, akan fenomena maraknya kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini.

Perppu ini dapat langsung diimplementasikan meski belum berstatus UU dan mesti disahkan oleh DPR untuk menjadi UU. Perppu ini hanya bisa tidak berlaku jika pelaku kejahatan seksual itu masih di bawah usia dewasa atau masih anak-anak.

Namun, tak semua kelompok masyarakat menyambut baik Perppu tersebut. Diberitakan beberapa media nasional baik cetak maupun elektronik, salah satu penolakan keras datang dari para tenaga medis atau dokter.

Sebelumnya, kegelisahan kalangan medis dalam perkara ini sudah diutarakan Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek. Ia menyatakan, ada dampak besar dari sisi kesehatan dan sosial yang harus diketahui publik terkait hukuman kebiri (kimiawi) ini.

“Efek-efek sampingnya harus betul-betul lebih dulu tersosialisasi dan menjadi pertimbangan setelah mendengarkan pendapat para pakar, ahli andrology dan ahli kejiwaan,” kata Menkes ketika wacana ini mulai menghangat.

Memang di negeri ini tidak ada kebijakan yang tanpa kontroversi. Dikutip dari sebuah media online nasional, Sekjen Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Adib Khumaidi, seolah menegaskan apa yang dimaksud Menkes. Secara eksplisit ia menolak penerapan Perppu Kebiri dibebankan kepada dokter.

Dalihnya bukan kepalang: Sumpah Dokter Indonesia. Dia menekankan bahwa tugas dokter adalah menyembuhkan, bukan menyakiti sesama manusia.

Menurut dia, pemberatan sanksi berupa kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual anak malah membuat kalangan dokter serba salah. Selain bertentangan dengan sumpah dokter, para dokter merasa dilematis antara tugas utama dokter, dengan menjalani eksekusi yang ditugaskan negara melalui keputusan para hakim.

[two_third]Kami beritakan sebelumnya, ada pernyataan menarik dari Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI), dr. Eka Viora, Sp.KJ(K). Menurut dia, tindakan kebiri kimia akan mempengaruhi banyak sekali sistem tubuh manusia. Bahkan, merusak fungsi hormon sekunder laki-laki yang bisa mengubah perilaku dan bentuk fisik lelaki menjadi lebih mirip perempuan. Dalam hal inilah, sampai-sampai Komisi Hak Asasi Manusia pun ikut menolak wacana pengebirian itu.

Perspektif lain datang dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly. Dia tegaskan, kalangan medis tak bisa mengelak dari tanggung jawab yang dibebankan oleh lembaga pengadilan Indonesia. Ditegaskannya, kalangan dokter Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang kewajibannya sama: tunduk kepada hukum negara.

[/two_third]

[one_third_last]Kebiri secara kimia adalah tindakan menurunkan hormon (testosteron) seseorang dengan maksud mengurangi libido. Tentu saja, ada side effect yang harus dipertimbangkan. [/one_third_last]

Ada benarnya. Dengan keluarnya Perppu Kebiri ini berarti negara telah memberikan perlindungan sekaligus pemaafan bagi para dokter yang menjadi eksekutor kebiri.

Namun tetap saja penolakan kalangan medis kembali menggulirkan bola salju kontorversi, pro kontra di tengah publik.

Jika berkaca kepada negara-negara maju, hukuman kebiri kimia sudah diberlakukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Korea Selatan.

Meski belum diketahu pasti siapa eksekutor dari sanksi pemberatan tersebut. Meski begitu, pemerintah mereka memberlakukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk eksekusi. Misalnya, para korban adalah anak di bawah 14 tahun; para pelaku berusia di atas 19 tahun; atau para pelaku mengidap pedofilia.

Fakta juga bahwa ada sejumlah negara di dunia ini yang masih menerapkan hukuman mati lewat cara suntikan kimia, di mana para eksekutornya adalah para tenaga medis terlatih.

Berkaitan dengan pro kontra tadi, muncullah ide untuk melemparkan beban tanggung jawab eksekusi kebiri kepada tim khusus yang tidak terikat dengan tanggung jawab dan sumpah dokter. Sebuah wacana lain muncul mencoba menjadi jalan alternatif.

Seperti diusulkan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyatakan eksekusi hukuman kebiri dapat dilakukan dokter kepolisian yang tentu saja beban tanggung jawabnya kepada perintah negara lebih besar daripada dokter pada umumnya.

Bagaimana kelanjutkan nasib Perppu Kebiri ini? Kiranya sebuah konsensus nasional dapat segera tercapai di antara semua pemangku kepentingan. Kita nantikan bagaimana jalannya pengesahan Perppu ini menjadi UU dalam sidang para anggota parlemen.

Baca Juga:  Menimbang Baik Buruk Hukum Kebiri

Bagaimanapun, masa depan anak-anak kita dan kepastian hukum maksimal yang memberi efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual mesti menjadi prioritas dan harus “dimenangkan” dalam diskursus ini.

(MM/AG)

Share.

About Author

Emilio Pandika is an internal medicine physician with a passion and mission to help people get healthy (and happy) with simple positive daily lifestyle changes.

Leave A Reply